Tak Kenal Caleg, Lantas Bagaimana?

Saya tak kenal calegnya sama sekali! Sama. Bahkan kebanyakan dari kita juga ga tahu dan ga kenal siapa dan bagaimana kehidupan dan pola pikir caleg-caleg yang balihonya mulai ada dimana-mana. Yup, Itu bukan hanya problema anda. Lantas bagaimana cara menghukum politikus busuk?

Saya pun sudah cukup berusaha mengenali caleg dengan melihat situs KPU yang link-nya ada di Kompas.com. Saya menelusuri caleg DPR RI Dapil Jatim I, yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Saya temukan seorang caleg wanita dari parpol XYZ yang namanya mirip sekali dengan nama teman kost saya, adik angkatan di kampus saya, tapi beda fakultas. Karena situs itu tak menyajikan informasi apapun selain nama caleg, nomor urutnya, nama partainya, maka saya browsing di pustaka paman Google. Sebut saja namanya Susilowati, nama yang cukup ‘pasaran’, jadi saya tak bisa langsung yakin bahwa itu memang adik angkatan saya.

Ternyata, dari sekian banyak situs, termasuk situs yang dikelola parpol atau simpatisan parpol caleg tersebut, saya tetap tak mendapatkan informasi tambahan, selain nama caleg dan dapilnya serta nomor urut sang caleg. Meski saya berhasil mendapatkan foto caleg yang ukurannya lebih besar dari foto di situs KPU, tetap saja saya tak bisa mengenalinya lagi, sebab – kalaupun benar itu adik angkatan saya – kami sudah 17 tahunan tak bertemu. Alhasil, upaya menelusuri Curriculum Vitae sang caleg, meski hanya sekedar riwayat pendidikannya, tetap tak bisa saya dapatkan.

Nah, kalau anda tak mengenal satu pun caleg yang berlaga di Dapil anda, sementara anda tak ingin golput, maka semua pilihan adalah gambling. Tak ada jaminan sedikitpun bahwa caleg yang anda pilih baik. Namun, saya pribadi setuju dengan pendapat Bang Iwan Piliang dalam tulisannya beberapa hari lalu : pilih caleg muka baru! Caleg stock lama adalah caleg gagal. Bagaimana mau disebut berhasil kalau target legislasi terbengkalai dan absensi sering bolong? Saya mendapatkan email untuk mendukung petisi agartak memilih caleg jagoan bolos. Pengusung petisi akan mendesak Marzuki Alie untuk membuka absensi anggota DPR.

Dari segi kinerja, banyak diantara mereka sudah duduk di kursi parlemen 2 bahkan 3 periode alias 10-15 tahun jadi penghuni gedung DPR/DPRD. Semestinya makin berpengalaman justru makin menguasai pelaksaan tugasnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya : makin mahir dan piawai dalam menegosiasikan proyek, jatah anggaran, minta THR, dll aksi menggarong uang negara. Sekedar pendapat pribadi, caleg muka baru – meski sama-sama tak ada jaminan akan lebih baik dari caleg muka lama – masih belum hafal “jalan-jalan tikus” di DPR/DPRD. Mereka belum familiar dengan para cukong dan calo proyek, belum paham pat-gulipat mengembat APBN/APBD, belum tahu lika-liku “tradisi” porot memorot instansi pemerintah untuk dijadikan ATM bagi partainya.

Bisa juga dengan mengalihkan dukungan pada caleg-caleg urutan terbawah, sebab umumnya caleg urutan bawah bukan caleg yang diprediksi jadi oleh parpolnya, alias sekedar caleg pemenuh kuota. Terutama untuk caleg DPR RI. Tapi perlu diketahui pula, ada juga parpol yang menerapkan sistem undian untuk penentuan nomor urut calegnya. Nah, kalau sistem undian yang dipakai, maka caleg nomor urut bawah belum tentu caleg yang tak diharapkan jadi. Hanya saja, dari pengamatan saya terhadap sejumlah parpol, caleg yang direstui pimpinan parpol biasanya akan menempati nomor urut yang eye catching alias urutan atas.

Selamat memilih, semua pilihan di tangan anda. Bahkan seandainya setelah membaca tulisan ini anda tetap berkeinginan golput atau merusak surat suara sekalipun, setidaknya anda sudah paham mekanismenya.

Jadi apa pilihan anda? Tetap Golput kah?

Golput, Menghukum Politikus Busuk?

Jika kamu sudah membaca apa itu Golput dan Tata Cara Perhitungan Suara Pemilu 2014, mestinya kamu akan berpikir ulang untuk Golput. Kenapa? karena sudah jelas bukan, Golput yang kamu lakukan untuk menghukum partai atau politikus busuk bisa jadi tidak berarti. Justru malah bisa jadi menguntungkan partai atau politisi yang ingin kamu hukum.

Meski tingkat golput/suara tidak sah di Indonesia mencapai 50% sekalipun, di Senayan tetap akan duduk manis 560 orang hasil Pemilu 2014, yang bisa saja 90% diantaranya wajah lama. Bagaimanapun mereka sudah lebih dikenal di masyarakat karena sering muncul di televisi, misalnya. 

Tak peduli meski terkenalnya itu karena berita pelesiran mereka ke luar negeri, pertengkaran mereka dengan kolega sesama anggota DPR, atau terkenal karena gigih membela rekan separtainya yang jadi tersangka suap/korupsi. Caleg incumbent lebih berpeluang jadi, meski perolehan suara mereka masih jauh dari BPP. Makin tinggi golput, makin murah dan makin diobral harga kursi DPR dan DPRD.

LANTAS, BAGAIMANA MENGHUKUM PARPOL ATAU POLITIKUS BUSUK?

Tak ada jalan lain kalau anda ingin “menghukum” parpol yang dianggap tidak aspiratif, tak menjalankan amanah rakyat, banyak kadernya yang korup, maka mau tak mau anda tak bisa golput. Anda terpaksa harus memilih, dengan cara memberikan pilihan pada caleg dari parpol lain yang anda anggap masih lebih baik dari parpol yang ingin anda “hukum” itu. Seperti dalam contoh di atas, parpol D terpaksa gigit jari karena tak mendapatkan kursi satu pun di Dapil I. Bagaimana jika aksi tidak memilih parpol D ini terjadi di Dapil I sampai Dapil V? Otomatis partai D sama sekali tak bisa mendudukkan wakilnya di DPRD Kota Sukasuka.

Sebaliknya, jika anda ingin menghukum salah satu caleg yang anda anggap sebagai politisi busuk, maka meski anda ingin mendukung partai tempat si caleg bernaung, jangan berikan suara anda bagi caleg tersebut, alihkan untuk caleg yang lain. 

Bagaimana kalau tak ada caleg yang sreg di hati? Bagaimana kalau tak ada caleg yang dikenal? Yup, itu adalah masalah kita bersama. Tapi tentu saja, setiap masalah akan ada alternatif solusinya. Bagaimana caranya?